Ini dia, Harga Kijang Innova Zenix All New

     

PT Toyota Astra Motor (TAM) kini meluncurkan All New Kijang Innova Hybryd, pada senin (21/11) di Jakarta. Sekaligus menjadi produk kendaraan lisrik pertama Toyota yang sudah dirakit pabrik TMMIN di pabrik Karawang, Jawa Barat.

all new kijang innova zenix all new kijang innova all new kijang innova 2023 all new kijang innova hybrid all new kijang innova 2022 all new kijang innova hybrid 2022 all new kijang innova 2021 all new kijang innova reborn all new kijang grand new kijang innova all new kijang innova zenix all new kijang innova reborn grand new kijang innova all new kijang innova hybrid 2022 all new toyota innova hybrid new hybrid car models new cheap hybrid cars

Berapakah Harag Kijang Innova Hybrid ini ?

Wakil Presiden Direktur TAM Henry Tanoto menyebutkan ada dua varian utama dari All New Kijang Innova Zenix yaitu Varian hybrid dan bensin.

Inilah daftar Harga Innova Hybrid:

- Innova V Bensin Rp 467.000.000

- Innova G Bensin Rp 419.000.000

- Innova V HV Rp 532.000.000

- Innova G HV Rp 458.000.000

- Innova Q HV Rp 611.000.000

harga All new Kijang Innova Hybrid


Varian Warna Kijang Innova Hybrid

Adapun varian warna akan ada 5 pilihan, yakni Black,Grey,Silver,Dark Steel.

Henry mengucapkan "Kita berharap banyak masyarakat berkontribusi menurunkan emisi karbon,"

Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengucapkan soal target All New Zeix miniman sama dengan penjualan sebelumnya.

Sebelumnya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) resmi memproduksi Toyota Innova Hybrid Zenix. Adapun MPV Innova Hybrid diproduksi di pabrik l TMMIN bertempat di kawan KIIC, Karawang, Jawa Barat.

Kegiatan produksi Innova Hybrid lokal ini dikemas dalam acara The First Production Of Local Electrified Vehicle From Indonesia to The World, di Kawarang, senin (21/11/22)

Penampakan Video Kijang Innova Hybrid All New


5 Perusahaan ini Terancam Delisting dari Bursa Efek Indonesia

     

Jakarta - Sejumlah 40 emiten berpotensi masuk delisting Bursa Efek Indonesia dan Beresiko tertutup kembali. Dari data yang telah terhimpun oleh Bisnis dari BEI, ada 40 emiten dari berbagai sektor yang berpotensi delisting.

Perusahaan ini Terancam Delisting dari Bursa Efek Indonesia


Selain berpotensi mendapat dampak dari pasar modal, pergerakan saham-saham emiten itu telah terkunci BEI. Saham yang berpotensi delisting telah disuspensi selama 24 bulan.


Dikutip dari sikapiuangmu OJK, delisting merupakan penghapusan emiten di bursa saham secara resmi oleh Bursa Efek Indonesia. Saham yang sudah diperdagangkan BEI sebelumnya akan dihapus dari daftar perusahaan publik, sehingga tidak akan dapat diperjual belikan secara bebas di pasar modal.


Berikut daftar emiten berpotensi delisting;

1. PT Leyand International Tbk(LAPD) 


Perusahaan ini awalnya didirikan dengan nama PT Lemahabang Perkasa, kemudian pada tahun 2007 berubah menjadi PT Leyand International. Bisnis Utama perusahaan ini ialah usaha industri kemasan plastik dan telah melakukan verifikasi usaha di bidang pembangkit tenaga listrik.


Seluruh Bursa efek telah melakukan suspensi pada PT Leyand selama kurang lebih 18 bulan dan pada 2 juli 2022 telah mencapai masa suspensi 24 bulan.


Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan pada Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis 8 september 2022. Tercatat 317 saham menguat, 200 saham melemah dan 163 bergerak stagnan di akhir sesi 1 perdagangan.


2.PT Cowel Development Tbk (COWL)

Perusahaan ini merupakan salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri bergerak dalam pengembangan properti kelas menengah keatas.

Sekarang ini, portofolio dari PT Cowel Development terdiri dari 5 properti residensial, yaitu melati Mas Residence, Serpong Park, Serpong Terrace, Laverde, dan Borneo Paradiso, termasuk juga gedung bertingkat seperti Westmark, The Oasis dan Lexington Residence.


3. PT Garda Tujuh Buana Tbk(GTBO)
4. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM)
5. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk(BUVA) 

Harga BBM Terbaru Hari Ini 31 Agustus 2022,Benarkah Pertalite dan Solar Naik ?

     
Harga BBM Terbaru Hari Ini 31 Agustus 2022,Benarkah Pertalite dan Solar Naik ?


Apa berita harga Pertalite serta Solar sehabis isu peningkatan harga BBM( Bahan Bakar Minyak)? Ini catatan harga BBM terkini per Rabu 31 Agustus 2022.

Merambah akhir bulan Agustus, sinyal peningkatan harga BBM bersubsidi terus menjadi menguat.

Pemicunya ialah sehabis Presiden Joko Widodo( Jokowi) serta sebagian menteri semacam Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai buka suara menimpa bengkaknya subsidi BBM dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri( APBN).

Sri Mulyani berkata alokasi anggaran subsidi serta kompensasi tenaga 2022 sebesar Rp 502, 4 triliun.

Dimana angka tersebut telah jauh membesar dari anggaran dini yang cuma sebesar Rp 152, 1 triliun.

Menjajaki peningkatan harga BBM, Jokowi hendak menyalurkan dorongan sosial( bansos) selaku wujud pengalihan subsidi BBM.

" Pemerintah hendak menyalurkan beberapa dorongan sosial bonus kepada warga selaku wujud pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24, 17 triliun.

Aku berharap supaya dorongan sosial ini bisa meringankan beban warga yang dihadapkan pada tekanan bermacam peningkatan harga," tulis Jokowi di akun Twitternya@jokowi.

Dikatakan Jokowi, bansos awal ialah sebesar Rp 150 ribu yang dibayarkan 4 kali kepada 20, 65 juta keluarga penerima khasiat.

Lalu berapa harga BBM hari ini, Rabu 31 Agustus 2022?

Berikut catatan harga BBM terkini dikutip dari�Mypertamina. id:

Harga BBM Pertalite


- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 7. 650
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 7. 650
- Provinsi Sumatera Barat: Rp 7. 650
- Provinsi Riau: Rp 7. 650
- Provinsi Kepulauan Riau: Rp 7. 650
- Provinsi Kodya Batam( FTZ): Rp 7. 650
- Provinsi Jambi: Rp 7. 650
- Provinsi Bengkulu: Rp 7. 650
- Provinsi Sumatera Selatan: Rp 7. 650
- Provinsi Bangka- Belitung: Rp 7. 650
- Provinsi Lampung: Rp 7. 650
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 7. 650
- Provinsi Banten: Rp 7. 650
- Provinsi JawaBarat: Rp 7. 650
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 7. 650
- Provinsi DI Yogyakarta: Rp 7. 650
- Provinsi Jawa Timur: Rp 7. 650
- Provinsi Bali: Rp 7. 650
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 7. 650
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 7. 650
- Provinsi Kalimantan Barat: Rp 7. 650
- Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 7. 650
- Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 7. 650
- Provinsi Kalimantan Timur: Rp 7. 650
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 7. 650
- Provinsi Sulawesi Utara: Rp 7. 650
- Provinsi Gorontalo: Rp 7. 650
- Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 7. 650
- Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 7. 650
- Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 7. 650
- Provinsi Sulawesi Barat: Rp 7. 650
- Provinsi Maluku: Rp 7. 650
- Provinsi Maluku Utara: Rp 7. 650
- Provinsi Papua: Rp 7. 650
- Provinsi Papua Barat: Rp 7. 650


Harga BBM Pertamax


- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 12. 500
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 12. 750
- Provinsi Sumatera Barat: Rp 12. 750
- Provinsi Riau: Rp 13. 000
- Provinsi Kepulauan Riau: Rp 13. 000
- Provinsi Kodya Batam( FTZ): Rp 13. 000
- Provinsi Jambi: Rp 12. 750
- Provinsi Bengkulu: Rp 13. 000
- Provinsi Sumatera Selatan: Rp 12. 750
- Provinsi Bangka- Belitung: Rp 12. 750
- Provinsi Lampung: Rp 12. 750
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 12. 500
- Provinsi Banten: Rp 12. 500
- Provinsi Jawa Barat: Rp 12. 500
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 12. 500
- Provinsi DI Yogyakarta: Rp 12. 500
- Provinsi Jawa Timur: Rp 12. 500
- Provinsi Bali: Rp 12. 500
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 12. 500
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 12. 500
- Provinsi Kalimantan Barat: Rp 12. 750
- Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 12. 750
- Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 12. 750
- Provinsi Kalimantan Timur: Rp 12. 750
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 12. 750
- Provinsi Sulawesi Utara: Rp 12. 750
- Provinsi Gorontalo: Rp 12. 750
- Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 12. 750
- Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 12. 750
- Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 12. 750
- Provinsi Sulawesi Barat: Rp 12. 750
- Provinsi Maluku: Rp 12. 750
- Provinsi Maluku Utara: Rp 12. 750
- Provinsi Papua: Rp 12. 750
- Provinsi Papua Barat: Rp 12. 750


Harga BBM Pertamax Turbo


- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 17. 900
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 18. 250
- Provinsi Sumatera Barat: Rp 18. 250
- Provinsi Riau: Rp 18. 600
- Provinsi Kepulauan Riau: Rp 18. 600
- Provinsi Kodya Batam( FTZ): Rp 18. 600
- Provinsi Jambi: Rp 18. 250
- Provinsi Bengkulu: Rp 18. 600
- Provinsi Sumatera Selatan: Rp 18. 250
- Provinsi Bangka- Belitung: Rp 18. 250
- Provinsi Lampung: Rp 18. 250
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 17. 900
- Provinsi Banten: Rp 17. 900
- Provinsi Jawa Barat: Rp 17. 900
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 17. 900
- Provinsi DI Yogyakarta: Rp 17. 900
- Provinsi Jawa Timur: Rp 17. 900
- Provinsi Bali: Rp 17. 900
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 17. 900
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 17. 900
- Provinsi Kalimantan Barat: Rp 18. 250
- Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 18. 250
- Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 18. 250
- Provinsi Kalimantan Timur: Rp 18. 250
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 18. 250
- Provinsi Sulawesi Utara: Rp 18. 250
- Provinsi Gorontalo: Rp 18. 250
- Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 18. 250
- Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 18. 250
- Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 18. 250
- Provinsi Sulawesi Barat: Rp 18. 250
- Provinsi Maluku-
- Provinsi Maluku Utara-
- Provinsi Papua: Rp 18. 250
- Provinsi Papua Barat-


Harga BBM Dexlite

- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 17. 800
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 18. 150
- Provinsi Sumatera Barat: Rp 18. 150
- Provinsi Riau: Rp 18. 500
- Provinsi Kepulauan Riau: Rp 18. 500
- Provinsi Kodya Batam( FTZ): Rp 18. 500
- Provinsi Jambi: Rp 18. 150
- Provinsi Bengkulu: Rp 18. 500
- Provinsi Sumatera Selatan: Rp 18. 150
- Provinsi Bangka- Belitung: Rp 18. 150
- Provinsi Lampung: Rp 18. 150
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 17. 800
- Provinsi Banten: Rp 17. 800
- Provinsi Jawa Barat: Rp 17. 800
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 17. 800
- Provinsi DI Yogyakarta: Rp 17. 800
- Provinsi Jawa Timur: Rp 17. 800
- Provinsi Bali: Rp 17. 800
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 17. 800
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 17. 800
- Provinsi Kalimantan Barat: Rp 18. 150
- Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 18. 150
- Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 18. 150
- Provinsi Kalimantan Timur: Rp 18. 150
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 18. 150
- Provinsi Sulawesi Utara: Rp 18. 150
- Provinsi Gorontalo: Rp 18. 150
- Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 18. 150
- Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 18. 150
- Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 18. 150
- Provinsi Sulawesi Barat: Rp 18. 150
- Provinsi Maluku: Rp 18. 150
- Provinsi Maluku Utara: Rp 18. 150
- Provinsi Papua: Rp 18. 150
- Provinsi Papua Barat: Rp 18. 150


Harga BBM Pertamina Dex


- Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Rp 18. 900
- Provinsi Sumatera Utara: Rp 19. 250
- Provinsi Sumatera Barat: Rp 19. 250
- Provinsi Riau: Rp 19. 600
- Provinsi Kepulauan Riau: Rp 19. 600
- Provinsi Kodya Batam( FTZ): Rp 19. 600
- Provinsi Jambi: Rp 19. 250
- Provinsi Bengkulu: Rp 19. 600
- Provinsi Sumatera Selatan: Rp 19. 250
- Provinsi Bangka- Belitung; Rp 19. 250
- Provinsi Lampung: Rp 19. 250
- Provinsi DKI Jakarta: Rp 18. 900
- Provinsi Banten: Rp 18. 900
- Provinsi JawaBarat: Rp 18. 900
- Provinsi Jawa Tengah: Rp 18. 900
- Provinsi DI Yogyakarta: Rp 18. 900
- Provinsi Jawa Timur: Rp 18. 900
- Provinsi Bali: Rp 18. 900
- Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 18. 900
- Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 18. 900
- Provinsi Kalimantan Barat: Rp 19. 250
- Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 19. 250
- Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 19. 250
- Provinsi Kalimantan Timur: Rp 19. 250
- Provinsi Kalimantan Utara: Rp 19. 250
- Provinsi Sulawesi Utara: Rp 19. 250
- Provinsi Gorontalo: Rp 19. 250
- Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 19. 250
- Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 19. 250
- Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 19. 250
- Provinsi Sulawesi Barat: Rp 19. 250
- Provinsi Maluku-
- Provinsi Maluku Utara-
- Provinsi Papua-
- Provinsi Papua Barat: Rp 19. 250 


Harga BBM Terbaru Hari Ini 31 Agustus 2022

Officials Warn Hoosiers About Scams With Indiana Stimulus Checks

     
Officials Warn Hoosiers About Scams With Indiana Stimulus Checks


Starting this week, Indiana will begin sending stimulus funds to millions of taxpayers in the form of tax rebates and inflation relief payments. Eligible taxpayers may receive up to $650. As payments begin to be made, state officials have warned taxpayers to be on the lookout for potential Indiana stimulus checks frauds. Officials are specifically encouraging taxpayers to avoid suspicious emails relating to direct payment systems.

Keep an eye out for these Indiana Stimulus Check Scams.

Governor Eric Holcomb approved sending $200 refund checks to eligible taxpayers earlier this month, and the payouts will begin this week.

With so much money at stake, qualified taxpayers are anxiously awaiting this money, which scammers are taking advantage of.

Scammers are reportedly using a phishing scam modeled on these two assistance schemes to obtain personal information from taxpayers. They employ emails, SMS, and phone calls to entice users to give sensitive information.

These emails, texts, and phone calls look to be from an official state organization, but if you open the message or click any link, your personal information may be exposed to scammers. These dubious messages may possibly cause damage to your device.

Furthermore, hackers are initiating phone calls, acting as others, and persuading victims to give sensitive information.

As a result, officials are alerting taxpayers to be on the lookout for emails, messages, and phone calls regarding Indiana's tax refunds or inflation relief payments.

Tips for Avoiding Phishing Scams

To avoid such Indiana stimulus checks scams, homeowners should remember that the IRS never contacts residents via email, text messages, phone calls, or social media to request personal or financial information. If the IRS needs to contact a resident, it usually sends a letter through the U.S. Postal Service first.

If you suspect a call is from a scammer, you should hang up right away. Also, never click on links in bogus messages or texts. It is also advised that you should double-check the source and link before paying money to anyone.

Recently, Indiana State Police investigators urged taxpayers to be wary of scam messages purporting to be from the Department of Workforce Development. Scammers have also been found to utilize phishing sites to entice users to claim unclaimed stimulus cash or perks.

Residents who receive any strange text message, email, or phone contact should file a complaint at IndianaConsumer.com or call the state attorney general's office at 1-800-382-5516.

BILL PASSED FINALLY! Stimulus Check Update & Breaking News